Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS IB

Jl. Veteran No.8 Tuban Jawa Timur

Kepaniteraan pidana
Kepaniteraan pidana

PERKARA PIDANA BIASA

Persyaratan:

  • Surat Pengantar
  • Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
  • Surat Dakwaan
  • Tanda Terima
  • Berkas Penyidik
  • Penahanan [Harus 5 (Lima) Hari Akan Berakhir]
  • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penyitaan Harus Sesuai Dengan Daftar Barang Bukti
  • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penggeledahan (Jika Ada)
  • Barang Bukti
  • Softcopy P-29 (Surat Dakwaan)

PERKARA PIDANA ANAK

Persyaratan:

  • Surat Pengantar
  • Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
  • Surat Dakwaan
  • Tanda Terima
  • Berkas Penyidik
  • Penahanan (Harus 5 (Lima) Hari Akan Berakhir
  • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penyitaan Harus Sesuai Dengan Daftar Barang Bukti
  • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penggeledahan (Jika Ada)
  • Barang Bukti
  • Softcopy P-29 (Surat Dakwaan)

PERKARA PIDANA SINGKAT

Persyaratan:

  • Surat Pengantar
  • Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
  • Surat Dakwaan
  • Tanda Terima
  • Berkas Penyidik
  • Penahanan (Harus 5 (Lima) Hari Akan Berakhir
  • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penyitaan Harus Sesuai Dengan Daftar Barang Bukti
  • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penggeledahan (Jika Ada)
  • Barang Bukti
  • Softcopy P-29 (Surat Dakwaan)

PERKARA PIDANA CEPAT

Persyaratan:

  • Surat Pengantar
  • Berkas Perkara Penyidik
  • Terdakwa Tidak Ditahan
  • Terdakwa Dan Barang Bukti Serta Saksi Dihadirkan Oleh Penyidik
  • Fotocopy KTA Dan KTP Penyidik
  • Softcopy Resume

TIPIRING

Persyaratan:

  • Surat Pengantar
  • Surat Tugas Dan Daftar Lampiran
  • Berita Acara Pendapat (Resume)
  • Fotocopy KTP Dan KTA Penyidik
  • Terdakwa Dan Barang Bukti Serta Saksi Dihadirkan Oleh Penyidik

PERKARA LALU LINTAS

Persyaratan:

  • Surat Pengantar
  • Daftar Tilang:
    • Stnk
    • Sim
    • Ranmor
  • E – Tilang
  • Barang Bukti
  • Softcopy Data

PENERIMAAN UPAYA HUKUM

1. UPAYA HUKUM PERLAWANAN

Kejaksaan Negeri:

  • Fotocopy KTP Pemohon
  • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan
  • Surat Permohonan Perlawanan

Penasehat Hukum:

  • Asli Surat Kuasa
  • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
  • Fotocopy BAS
  • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan
  • Surat Permohonan Perlawanan

Terdakwa:

  • Fotocopy KTP
  • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan
  • Surat Permohonan Perlawanan

2. UPAYA HUKUM BANDING

Kejaksaan Negeri:

  • Fotocopy KTP Pemohon

Penasehat Hukum:

  • Asli Surat Kuasa
  • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
  • Fotocopy BAS

Terdakwa:

  • Fotocopy KTP

3. UPAYA HUKUM KASASI

Kejaksaan Negeri:

  • Fotocopy KTP Pemohon
  • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan

Penasehat Hukum:

  • Asli Surat Kuasa
  • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
  • Fotocopy BAS
  • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan Banding

4. UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Penasehat Hukum:

  • Asli Surat Kuasa
  • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
  • Fotocopy BAS
  • Permohonan Pk
  • Alasan Pk/Memori Pk Dan Softcopy

Terdakwa:

  • Fotocopy KTP
  • Permohonan Pk
  • Alasan Pk/Memori Pk Dan Softcopy

PERMOHONAN GRASI REMISI

Penasehat Hukum:

  • Asli Surat Kuasa
  • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
  • Fotocopy Ba Sumpah
  • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan Banding/Kasasi/Pk

Terdakwa:

  • Fotocopy KTP
  • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan Banding/Kasasi/Pk

PERMOHONAN PRAPERADILAN

Permohonan Praperadilan (PH):

  • Surat Kuasa Khusus Dari Pemohon
  • Fotocopy BAS
  • Fotocopy KTA

Terdakwa:

  • Fotocopy KTP
  • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan Banding

PERMOHONAN IZIN / PERSETUJUAN PENYITAAN

Persyaratan:

  • Surat Penyitaan
  • Laporan Polisi / Laporan Kejadian
  • Surat Perintah Penyidikan
  • Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan
  • Surat Perintah Penyitaan
  • Berita Acara Penyitaan
  • Resume

PERMOHONAN IZIN / PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

Persyaratan:

  • Surat Penggeledahan
  • Laporan Polisi / Laporan Kejadian
  • Surat Perintah Penyidikan
  • Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan
  • Surat Perintah Penggeledahan
  • Berita Acara Penggeledahan
  • Resume

PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 25 AYAT (2) KUHP

Persyaratan:

  • Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan
  • Laporan Polisi
  • Surat Perintah Penyidikan
  • Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyeleidikan
  • Surat Perintah Penahanan
  • Surat Perpanjangan Penahanan
  • Resume

PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 AYAT (2), (3) KUHP

Persyaratan:

  • Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan
  • Laporan Polisi
  • Surat Perintah Penyidikan
  • Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan
  • Surat Perintah Penahanan
  • Surat Perpanjangan Penahanan
  • Resume

PERMOHONAN PENETAPAN DIVERSI

Persyaratan:

  • Surat Permohonan Penetapan Diversi
  • Laporan Polisi
  • Surat Perintah Penyidikan
  • Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan
  • Surat Perjanjian Perdamaian
  • Kesepakatan Diversi
  • Berita Acara Kesepakatan Diversi

PERMOHONAN IZIN BESUK

Persyaratan:

  • Fotocopy KTP Pemohon
  • Nama Terdakwa
  • Hubungan Pemohon Dengan Terdakwa
  • Nomor Perkara
  • Nama Ketua Majelis

PENCABUTAN UPAYA HUKUM

1. PENCABUTAN BANDING

Kejaksaan Negeri:

  • Fotocopy KTP Pemohon
  • Surat Permohonan Pencabutan

Penasehat Hukum:

  • Asli Surat Kuasa
  • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
  • Fotocopy BAS
  • Surat Permohonan Pencabutan

Terdakwa:

  • Fotocopy KTP
  • Surat Permohonan Pencabutan

2. PENCABUTAN KASASI

Kejaksaan Negeri:

  • Fotocopy KTP Pemohon
  • Surat Permohonan Pencabutan

Penasehat Hukum:

  • Asli Surat Kuasa
  • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
  • Fotocopy BAS
  • Surat Permohonan Pencabutan

3. PENCABUTAN PERLAWANAN

Kejaksaan Negeri:

  • Fotocopy KTP Pemohon
  • Akta Relaas Pemberitahuan Putusan
  • Surat Permohonan Pencabutan

Penasehat Hukum:

  • Asli Surat Kuasa
  • Fotocopy KTA-KTP
  • Fotocopy BAS
  • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan
  • Surat Permohonan Pencabutan

4. PENCABUTAN PENINJAUAN KEMBALI

Penasehat Hukum:

  • Asli Surat Kuasa
  • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
  • Fotocopy BAS
  • Surat Permohonan Pencabutan

Terdakwa:

  • Fotocopy KTP
  • Surat Permohonan Pencabutan

5. PERMOHONAN PEMBANTARAN

Kejaksaan Negeri:

  • Fotocopy KTP Pemohon
  • Surat Permohonan Pembantaran
  • Surat Keterangan Dokter

Penasehat Hukum:

  • Asli Surat Kuasa
  • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
  • Fotocopy BAS
  • Surat Permohonan Pembantaran
  • Surat Keterangan Dokter

Terdakwa:

  • Fotocopy KTP
  • Fotocopy Pasport (Bagi WNA)
  • Surat Permohonan Pembantaran
  • Surat Keterangan Dokter

IZIN BEROBAT

Kejaksaan Negeri:

  • Fotocopy KTP Pemohon
  • Surat Permohonan Izin Berobat, Rutan/Lapas

Penasehat Hukum:

  • Asli Surat Kuasa
  • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
  • Fotocopy BAS
  • Surat Permohonan Izin Berobat
  • Rutan/Lapas

Terdakwa:

  • Fotocopy KTP
  • Surat Permohonan Izin Berobat
  • Rutan/Lapas

Bagikan...
      




  • Berita Mahkamah Agung

    • Sekretaris Mahkamah Agung Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

      jakarta " Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.h., M.h. Melantik Dan Mengambil Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Jumat, 24 Januari 2025 Di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. pelantikan Tersebut Berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Nomor 105 Dan 106/sek/sk.kp1.2.5/i Romawi/2025 Tanggal 13 Januari 2025. dalam Sambutannya, Sekretaris Ma Menyampaikan Pelantikan ...

    • Hadiri Munas Dharmayukti Karini, Ketua Ma Mengajak Peran Perempuan Sebagai Istri Dalam Upaya Pencegahan Prilaku Korupsi

      megamendung-humas: Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (hakordia) Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 9 Desember. Kegiatan Tersebut Merupakan Salah Satu Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Korupsi Dan Pentingnya Peran Serta Semua Pihak Termasuk Perempuan Sebagai Isteri Pejabat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Agung Telah Banyak ...

    • Ketua Mahkamah Agung Ri Hadiri Opening Of The Legal Year 2025 Malaysia

      humas-malaysia: Pada Tanggal 8 November 2024 Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h., Menerima Undangan Dari Chief Justice Federal Court Of Malaysia (ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Malaysia) Untuk Menghadiri Acara Opening Legal Year (oly) Malaysia Tahun 2025. berdasarkan Undangan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Ri ...

    • Ketua Mahkamah Agung Ri Hadiri Opening Legal Year Singapura 2025

      singapura-humas: Ym Ketua Mahkamah Agung (ma) Republik Indonesia (ri) Prof. Dr M Sunarto, S.h., M.h. Hari Senin 13 Januari 2025 Lalu Atas Undangan Mahkamah Agung Singapura Menghadiri Acara Opening Legal Year (oly) Singapura 2025. acara Opening Legal Year Merupakan Bagian Dari Tradisi Rutin Peradilan Singapura Dan Negara-negara Dengan Tradisi Common ...