PENGADILAN NEGERI TUBAN

JL. VETERAN No. 8 TUBAN

Telp : ( 0356 ) 321229  Fax : (0356) 321778

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN

NOMOR : 04/PEN.KPN/PDT/2019/PN.Tbn

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA

PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS IB

Membaca       :    1.  Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 2006 Nomor : KMA/055/SK/X/2006 dan Pedoman pelaksanaan tugas administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara ;

• Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027/SK/VIII/2000 tanggal 30 Juni 2000 ;
• Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001, tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ;
• Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang biaya perkara yang dimohonkan Kasasi ;
• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 tahun 2008 tanggal 13 Januari 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2009, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara ;
• Peraturan Pemerintah Nomor : 5/2019, tentang PNBP ;
• Intruksi Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban panjar biaya Eksekusi, biaya-biaya lain dalam pelaksanaan Eksekusi dab status sisa panjar ;
• Membaca Ssurat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal, 9 Mei 2019, Nomor : 03/KPN/SK/V/2019 tentang Standart panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Tuban;

Menimbang   :    1.  Bahwa dengan diterimanya perkara-perkara di Pengadilan Negeri Tuban, maka dalam penyelesaiannya perlu berpedoman pada administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara ;

                            2.  Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara gugatan, permohonan di Pengadilan Negeri Tuban dan yang dimintakan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Permohonan Sita/Pengangkatan sita, Konsinyasi, Eksekusi, Pemeriksaan setempat serta Constatering perlu ditafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara;

                            3.  Bahwa dalam menafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara dengan memperhatikan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak. saksi, panggilan, pemberitahuan-pemberitahuan, meterai dan redaksi putusan ;

                            4.  Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan besarnya jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban;

Mengingat      :    1.  Undang-undang Nomor : 35 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

• Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung RI ;
• Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum ;
• HIR Pasal 121 ( 4 ) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Pertama          :    Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal, 9 Mei 2019, Nomor : 03/KPN/SK/V/2019 tentang Standart panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Tuban;

Kedua             :    Perincian panjar / uang muka biaya perkara perdata gugatan, perkara permohonan dan yang dimintakan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Permohonan Sita/Pengangkatan Sita, Konsinyasi, Eksekusi, Pemeriksaan Setempat serta Constatering  adalah sebagai berikut :

1. PANJAR BIAYA GUGATAN :

• PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA :

• PANJAR BIAYA KEBERATAN ATAS GUGATAN SEDERHANA :

• PANJAR BIAYA GUGATAN YANG PARA PIHAKNYA ADA DILUAR NERGERI ( PANGGILAN LUAR NEGERI / REGATORI ) :

Catatan :

Untuk Panggilan Regatori biaya berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia ( bias dilihat di Regatori Mahkamah Agung Republik Indonesia ).

• PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT ( PS )

Catatan :       

1.   Biaya Pemeriksaan Setempat ( PS ) hanya dibebankan/dikenakan untuk gugatan yang mempunyai obyek sengketa berupa tanah / bangunan ;

2.   Terhadap panjar perkara biayanya tidak sama satu dengan lainnya karena obyek perkara tidak sama;

3.   Terhadap perkara yang terdapat PS lebih dari 1 obyek akan diperhitungkan biaya tambahan 50% dari panjar selama masih dalam satu wilayah, kecuali PS tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari, maka PS hari berikutnya dikenakan biaya sesuai ketentuan ;

4.   Terhadap PS sifatnya panjar, apabila lebih sisa dikembalikan kalau kurang untuk ditambah ;

• PANJAR BIAYA PERMOHONAN :

• PANJAR BIAYA PERMOHONAN KONSIGNASI :

• PANJAR BIAYA BANDING :

• PANJAR BIAYA KASASI :

1. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI :

1. BIAYA SITA / PENCABUTAN SITA / SITA PERSAMAAN / ANGKAT SITA :

1. BIAYA EKSEKUSI :

1. BIAYA EKSEKUSI LELANG:

1. EKSEKUSI GUGATAN SEDERHANA

     Ketiga          :   Terhadap perkara perdata dengan pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri ;

Keempat       :  Menyatakan bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tuban dibagi menjadi 4  ( empat ) Radius :

Kelima          : Biaya panggilan / Pemberitahuan /Lelang melalui Mass Media  (cetak/ elektronik)

Keenam      : Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan, dan jika dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil maka akan disetorkan ke Kas Negara.

Ketujuh     : Biaya pengiriman berkas disesuaikan dengan tebal atau tipisnya berkas, dan diserahkan pada BTN No. Rekening : 0022301300000564 RPL 166 PN TUBAN UTK PDT PERKARA.

Kedelapan     : Menyatakan bahwa Penetapan ini berlaku mulai tanggal 01 November 2019  dan akan                            diadakan perbaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan ;

                            DITETAPKAN DI   :      TUBAN

                            PADA TANGGAL   :      01 NOVEMBER 2019

                            ———————————————————

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN

FATHUL MUJIB, SH.MH.

NIP. 19680303 199203 1 002 

PENGADILAN NEGERI TUBAN

       Jalan Veteran No. 8 TUBAN

         Tlp/ Fax : (0356) – 321778

================================================================

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS 1 B

DAN

KETUA PENGADILAN AGAMA TUBAN KELAS 1 A

Nomor W14-U29/1068/Hk.02/X/2019
Nomor W13-A6/3113./Hk.00.8/X/2019

TENTANG

 RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TUBAN DAN
PENGADILAN AGAMA TUBAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN

DAN

KETUA PENGADILAN AGAMA TUBAN

Membaca :

1.   Pasal 121 ayat (4) H1R; Pasal 182 HIR, Pasal 390 HIR, dan Pasal 1404 – 1412 KUH Perdata (BW), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

2.   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksana Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Menimbang :

1.    Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama mempunyai wilayah hukum yang sama yakni meliputi wilayah Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Kabupaten Tuban;

2.    Untuk menghindari perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan / pemberitahuan kepada para pihak berperkara yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban, perlu dibuat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tuban dan Ketua Pengadilan Agama Tuban dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan / pemberitahuan.

Mengingat :

1.     Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.     Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

4.     Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;

5.     Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahanya.

Memperhatikan :

1.    Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggungjawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;

2.    Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

3.    Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada dibawahnya;

4.    Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

5.    Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002A/K/PAN/I/2013 tangggal 10 Januari 2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

6.    Hasil rapat koordinasi bersama antara Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Tuban dengan Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 7 Oktober 2019 yang telah sepakat tentang Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

KEPUTUSAN BERSAMA PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS 1B DAN PENGADILAN AGAMA TUBAN KELAS 1A TENTANG PENENTUAN RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS 1B DAN PENGADILAN AGAMA TUBAN KELAS 1A.

Kedua :

Radius wilayah dan besaran biaya Panggilan / Pemberitahuan kepada para pihak berperkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

Ketiga :

Biaya panggilan dan pemberitahuan pihak yang berdomisili atau bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban besarannya ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Tuban dan Ketua Pengadilan Agama Tuban serta panggilan / pemberitahuan yang dilaksanakan melalui mass media untuk pihak yang alamat/tempat tinggalnya tidak jelas, besarannya ditetapkan berdasarkan jenis mass media yang akan digunakan;

Keempat :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 November 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di   : TUBAN

Pada tanggal   :  29 Oktober 2019

Ketua Pengadilan Negeri Tuban                      Ketua Pengadilan Agama Tuban

FATHUL MUJIB, S.H., M.H.                          Drs. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H.

NIP. 19620908 199603 1 001                                 NIP. 19561231 198603 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya ;
2. Yang Mulia Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Surabaya ;
3. Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Timur ;
4. Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Timur.

Detail Radius Panggilan I