Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Negeri Tuban

Putusan PN Tuban

E Court

e Tilang

Asisten Virtual PTSP

Penelusuran Perkara

SIWAS MARI

SMS Perkara

Biaya Panjar Perkara

PENGADILAN NEGERI TUBAN

logo-pn-tbn        Jalan Veteran No. 8 TUBAN

         Tlp/ Fax : (0356) – 321778

================================================================

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS 1 B

DAN

KETUA PENGADILAN AGAMA TUBAN KELAS 1 A

Nomor W14-U29/1068/Hk.02/X/2019
Nomor W13-A6/3113./Hk.00.8/X/2019

TENTANG

 RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TUBAN DAN
PENGADILAN AGAMA TUBAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN

DAN

KETUA PENGADILAN AGAMA TUBAN

Membaca :

1.   Pasal 121 ayat (4) H1R; Pasal 182 HIR, Pasal 390 HIR, dan Pasal 1404 – 1412 KUH Perdata (BW), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

2.   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksana Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Menimbang :

1.    Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama mempunyai wilayah hukum yang sama yakni meliputi wilayah Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Kabupaten Tuban;

2.    Untuk menghindari perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan / pemberitahuan kepada para pihak berperkara yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban, perlu dibuat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tuban dan Ketua Pengadilan Agama Tuban dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan / pemberitahuan.

Mengingat :

1.     Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.     Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

4.     Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;

5.     Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahanya.

Memperhatikan :

1.    Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggungjawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;

2.    Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

3.    Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada dibawahnya;

4.    Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

5.    Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002A/K/PAN/I/2013 tangggal 10 Januari 2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

6.    Hasil rapat koordinasi bersama antara Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Tuban dengan Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 7 Oktober 2019 yang telah sepakat tentang Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

KEPUTUSAN BERSAMA PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS 1B DAN PENGADILAN AGAMA TUBAN KELAS 1A TENTANG PENENTUAN RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TUBAN KELAS 1B DAN PENGADILAN AGAMA TUBAN KELAS 1A.

Kedua :

Radius wilayah dan besaran biaya Panggilan / Pemberitahuan kepada para pihak berperkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

Ketiga :

Biaya panggilan dan pemberitahuan pihak yang berdomisili atau bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban besarannya ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Tuban dan Ketua Pengadilan Agama Tuban serta panggilan / pemberitahuan yang dilaksanakan melalui mass media untuk pihak yang alamat/tempat tinggalnya tidak jelas, besarannya ditetapkan berdasarkan jenis mass media yang akan digunakan;

Keempat :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 November 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di   : TUBAN

Pada tanggal   :  29 Oktober 2019

Ketua Pengadilan Negeri Tuban                      Ketua Pengadilan Agama Tuban

FATHUL MUJIB, S.H., M.H.                          Drs. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H.

NIP. 19620908 199603 1 001                           NIP. 19561231 198603 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

  1. Yang Mulia Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya ;
  2. Yang Mulia Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Surabaya ;
  3. Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Timur ;
  4. Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Timur.

Detail Radius Panggilan I